warriorweeknow, JAKARTA – Persoalan kemiskinan struktural di Indonesia sangat berat, apalagi setelah survei terbaru menunjukkan peningkatan masyarakat mengalami penurunan kelas sosial dan pendapatan. Biayanya tinggi tetapi banyak keluarga terjebak dalam kemiskinan.
Menanggapi permasalahan tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian 2024-2029 Erlanga Hartardo meminta masyarakat bersabar. “Ini pemerintahan baru, jadi tunggu dulu,” ujarnya saat ditemui Airlangka di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Selasa (22/10/2024).
Terkait kekhawatiran pertumbuhan ekonomi yang dilebih-lebihkan, AirLanca menegaskan rencana kerja akan disiapkan. “Dalam APBN 2025, pertumbuhannya masih di atas 5 persen dan sedang dipersiapkan rencana mencapai 8 persen,” tegasnya.
Airlangga menambahkan, pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membuka pasar investasi dan ekspor. Dan insentif liberal akan menjadi fokus utama. “Kemudian kami para menteri akan melakukan rapat koordinasi untuk memutuskan arah mendukung pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya.
Sebelumnya, saat menjabat Menteri Koordinator Perekonomian Kabinet Indonesia Maju, Erlanga mengatakan situasi perekonomian Indonesia solid. Inflasi dianggap rendah dan stabil, namun volatil food telah ditekan ke tingkat yang rendah.
Kondisi pasar keuangan Indonesia relatif terjaga. Nilai tukar rupee relatif baik dibandingkan banyak negara Asia, yaitu -1,05 persen year-to-date (ytd).
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik ke level tertinggi sepanjang masa sebesar 3,94 persen menjadi 7.905,39 pada 19 September 2024. Peringkat investasi Indonesia juga positif. Pemeringkatan dan Informasi Investasi, Inc. (R&I) mengafirmasi Sovereign Credit Rating (SCR) Indonesia pada BBB+, dua tingkat di atas investment grade dengan prospek positif.
Di sisi lain, pemerintah menghadapi banyak tantangan. Inflasi Indonesia akan sebesar 0,12 persen pada September 2024, menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Deflasi tersebut merupakan yang kelima berturut-turut pada tahun ini dan terburuk dalam lima tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo.
