warriorweeknow, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan reformasi dan reformasi akan terus dilakukan untuk menciptakan ekosistem digital yang efisien. Selain itu juga dapat menjadi media untuk mengedukasi masyarakat mengenai literasi keuangan dan digitalisasi.
Berbicara mengenai ekosistem digital, tidak lepas dari pengumpulan data. Hal ini berlaku untuk tanah milik pribadi. Kementerian Keuangan menyatakan pemerintah akan terus memantau aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data. Dia melihat bahaya.
Berbicara pada Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Lokalisasi, Mulyani mengatakan, “Dengan digitalisasi, akan muncul ancaman-ancaman baru yang memberikan peluang bagi pihak-pihak jahat untuk memanfaatkan sistem yang terfragmentasi dan memiliki keandalan yang berbeda-beda.” (P2DD) Digitalisasi di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (23/9/2024).
Percepatan dan perluasan digitalisasi daerah saat ini sedang ramai dibicarakan melalui promosi transaksi elektronik pemerintah daerah (ETPD). Praktik permasalahan keuangan daerah terus berlanjut.
Kemudian memajukan tata kelola daerah, dalam hal ini pemerintah. Jadi setiap hari menjadi lebih baik. Kemudian mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan internal.
“ETPD atau elektronikisasi sektor komersial dilakukan tidak hanya pada sisi pembelanjaan, tetapi juga pada sisi penerima, apakah ada PAD-nya, seperti pajak, retribusi, kapal bukan pajak, penerimaan tanah, dan lain-lain. Tuan. Mulyani.
Kementerian Keuangan berharap usaha patungan ini dapat menciptakan momentum yang kuat. Kemudian muncul solusi untuk menunjang perekonomian negara dan nasional. Ada kemungkinan peningkatan pendapatan primer di negara ini.
Bapak Mulyani mengatakan, “Semoga pertemuan hari ini dapat membawa kebaikan dan kebaikan bagi Indonesia. Jangan lelah untuk mencintai Indonesia, kami akan selalu melakukan yang terbaik.”
Di awal pemaparannya, beliau menyampaikan bahwa dalam APBN, Kementerian Keuangan terus mengalokasikan dana untuk pengembangan teknologi digital. Selain itu, upaya juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bersama DPR, pemerintah mengintegrasikan belanja pusat dan daerah melalui undang-undang.
