warriorweeknow, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan beberapa hal kepada para menteri dalam rapat kabinet pertamanya, Rabu (23 Oktober 2024) di Istana Negara. Salah satunya meminta Aparatur Negara (ASN) alias PNS bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Saya sekarang minta para menteri berani dan tidak ragu-ragu dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kita,” desak Prabowo dalam siaran pers Kementerian PANRB, Kamis (24 Oktober 2024).
Prabowo juga menekankan perlunya pembenahan birokrasi untuk memudahkan masyarakat dalam bekerja. Diakuinya, sebagian kalangan kerap memandang birokrasi pemerintah justru mempersulit ketimbang memfasilitasi kebutuhan masyarakat.
Oleh karena itu, Prabowo meminta setiap menteri melakukan perbaikan. Tak terkecuali menggantikan pejabat yang tidak mau bekerja untuk rakyat. Tujuannya untuk menyederhanakan dan mempercepat birokrasi sehingga dapat melayani kepentingan masyarakat. Mendesak para pejabat untuk berani mengambil keputusan
Presiden ke-8 Indonesia juga meminta seluruh menteri berani memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Prabowo menegaskan, pejabat yang kedapatan tidak menjalankan tugasnya dengan baik, akan segera diberhentikan.
Bahkan ada yang bilang, kalau bisa sulit, kenapa dipermudah? Ini yang saya minta, para menteri sekarang harus berani dan tidak ragu memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat, tegasnya.
Prabowo juga menginstruksikan para menteri agar segera melaporkan pejabat di bawah kewenangannya yang kinerjanya kurang memuaskan. Ia menegaskan tak segan-segan mengganti pejabat tersebut.
“Jangan sungkan, kalau kurang puas dengan petugas di bawah komandonya, segera lapor, akan kami ganti,” imbuhnya.
Menanggapi arah tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Vidyantini mengatakan berbagai langkah strategis yang telah dilakukan sebelumnya akan dilanjutkan.
Tentunya harus sejalan dengan visi dan misi Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang terangkum dalam 8 misi yaitu Asta Sita. Khususnya pada poin 4, penguatan pengembangan sumber daya manusia, kemudian poin 7, penguatan reformasi, kebijakan, hukum, dan birokrasi.
“Presiden menekankan pelaksanaan tugas seluruh menteri. Dalam konteks ini, Kementerian PANRB mempunyai peran strategis untuk menjamin tata kelola yang baik dan optimalisasi sumber daya manusia serta efektif mengisi posisi ASN di kementerian negara pada kabinet Merah Putih,” jelasnya.
Perbaikan birokrasi terus dilakukan. Salah satunya adalah dikeluarkannya Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) yang akan menjadi landasan bagi kementerian/lembaga untuk mencapai tujuan pembangunan nasional (hasil umum).
Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo yang ingin para menterinya mampu bekerja secara efektif dan terukur untuk kepentingan rakyat, pungkas Rini.
