warriorweeknow, JAKARTA – Pemerintah mengawali pembahasan anggaran program makan siang gratis Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Keuangan Negara Tahun 2025 (KEM-PPKF) pada rapat kabinet Senin depan (26/2).
“Anggarannya bertahap, kita lihat Senin nanti.” “Masih ada ruang,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (23/2/2024).
Airlangga mengatakan, belum ada keputusan lebih lanjut mengenai anggaran program makan siang gratis yang diajukan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sejauh ini pemerintah baru memutuskan untuk membahas program tersebut dalam KEM-PPKF 2025.
“Tadi kita bahas judulnya saja, PPKF,” kata Airlangga. “(Debat makan siang gratis) pasti datang,” lanjutnya.
Program makan siang gratis merupakan salah satu program yang dicanangkan pasangan calon Prabowo-Gibran. Berdasarkan hasil perhitungan cepat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tercantum di laman resmi KPU, pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan suara 58,89 persen per 22 Februari 2024 pukul 23.00.15 WIB.
Dalam dokumen visi dan misinya, pasangan calon menjelaskan bahwa program makan siang gratis ini bertujuan untuk mengatasi masalah stunting dan akan menyasar Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Pondok Pesantren. siswa.
Bantuan gizi juga akan diberikan kepada ibu hamil dan bayi di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu perekonomian keluarga. Rencana tersebut menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100 persen pada tahun 2029.
Sekadar informasi, KEM-PPKF merupakan dokumen resmi pemerintah yang digunakan sebagai acuan penyusunan laporan keuangan dan rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.
Penetapan APBN tahun 2025 merupakan yang terakhir pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sedangkan pelaksanaan APBN tahun 2025 akan dilaksanakan oleh pemerintahan berikutnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya meminta agar penyusunan APBN kali ini ditingkatkan, agar APBN mampu menjawab berbagai persoalan struktural dan mendasar. Selain itu juga menjawab aspirasi masyarakat Indonesia.
“APBN akan terus dioptimalkan sebagai alat dasar untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan di Indonesia,” kata Sri Mulyani, Selasa (13/2).
