Jakarta, 3 Januari 2024 – Badan Usaha Milik Negara resmi menyediakan mobil listrik Hyundai Ioniq 5 sebagai alat transportasi bagi seluruh pejabat eselon I dan II di lingkungan departemen untuk mendukung transisi energi.
Menurut Menteri BUMN Eric Thohir, langkah ini diambil untuk mempercepat transisi energi. Penggunaan langsung mobil listrik yang dilengkapi sistem sewa menawarkan efisiensi lebih besar dibandingkan kendaraan konvensional.
Dijelaskannya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki efisiensi sekitar 60 persen jika dilihat dari Standar Biaya Masukan (SBM).
“Dengan ini kita bisa menghemat sekitar 60 persen,” kata warriorweeknow Otomotiv dalam keterangan resmi.
Menteri BUMN mengatakan adopsi kendaraan listrik tidak hanya berlaku bagi pejabat Eselon I dan II saja, melainkan akan diterapkan sebagai kendaraan operasional di seluruh perusahaan BUMN.
Langkah tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Dinas Pribadi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah. .
Menurutnya, dorongan penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan operasional tidak lepas dari komitmen besar Indonesia untuk menjadi pemimpin di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT).
Salah satu program percepatan EBT yang dilaksanakan oleh Sistem Ketenagalistrikan Ibukota Negara Republik Indonesia (IKN). Pemerintah sedang membangun panel surya di IKN dengan kapasitas 50 MW yang rencananya akan ditingkatkan menjadi 80 MW.
Artinya IKN akan menjadi kota pertama di Indonesia yang menggunakan listrik sepenuhnya ramah lingkungan. Pemerintah baru saja meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung (PLTS) Sirata berkapasitas 192 MWp.
“Efisiensi sebenarnya 145 MW, tapi meningkat menjadi 192 megawatt peak (MWp). Dengan tambahan 20 persen bisa mencapai 800 MW, ini sangat signifikan, belum lagi potensi hidroliknya,” ujarnya.
Menteri BUMN menegaskan, proyek energi baru dan terbarukan harus memberikan manfaat yang besar bagi negara, terutama agar tarif listrik tidak membebani masyarakat.
“Hal seperti ini harus kita jaga. Makanya transisi energi kita tertinggal 10 tahun dari negara lain, karena kita baru memasuki era industri di bawah kepemimpinan Pak Jokowi,” ujarnya. Neta mobil listrik ini mencapai 1000 SPK. warriorweeknow.co.id 27 Agustus 2024
