warriorweeknow, Jakarta — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Eric Tohir mengatakan proses divestasi PT Vale Indonesia Tbk akan rampung pada pekan depan jika Presiden Joko Widodo memberikan izin. Pasar langsung bereaksi dengan saham Vale (INCO) turun 7,75 persen menjadi Rp. Saat itu tahun 3690.
“Saya akan informasikan mengenai perjanjian Vale yang akan dilakukan bersama oleh Kementerian BUMN, Kementerian Investasi, dan Kementerian ESDM. Oleh karena itu, kami akan informasikan kepada Presiden jika harganya sudah tepat. sudah disepakati, barulah akan ditandatangani perjanjian kerja sama antara BUMN dan Vale. . Secepatnya minggu depan (akan kami tandatangani),” kata Eric Dohir di Indonesia International Motor Show (IIMS) JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (18/2/2024).
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, kini pemerintah Indonesia dan Vel sudah menyepakati harga pesangon. Arifin mencatat, harga satu sahamnya berkisar Rp 3 ribu.
“Harganya kita sepakati. Harganya sekitar Rp 3 ribu. Kita harapkan dalam beberapa hari selesai. Kita harapkan Senin selesai,” kata Erifin, Jumat pekan lalu di Kementerian ESDM (16 ) /2/2024).
Arifin juga menjelaskan, selain harga, jumlah saham juga disepakati sebesar 14 persen. Semua kegiatan administrasi telah selesai dan Presiden telah diberitahu.
Semua negosiasi telah selesai. Ini hanyalah pengelolaan bahasa hukum. “Akyl IT bayar sendiri,” tegas Arifin.
Sebelumnya telah ditandatangani perjanjian awal (Head of Agreement/HoA) untuk mendivestasi 14 persen saham Vale Indonesia. Penandatanganan tersebut dilakukan dalam rangka forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) yang akan diselenggarakan di San Francisco (AS) pada tahun 2023.
Sedangkan pemegang saham terbesar Vale Indonesia adalah Vale Canada dengan kepemilikan saham sebesar 43,79 persen. Berikutnya MIND ID dengan kepemilikan 20 persen dan Sumitomo Metal Mining 15,03 persen. Sementara kepemilikan negara di Vale sebesar 21,18 persen.
Berdasarkan syarat dan kontrak Vale Indonesia yang berakhir pada 28 Desember 2025, pemerintah akan menambah kepemilikan saham Vale dengan mengecualikan pemegang saham lainnya.
Divestasi Vale dilakukan demi kepentingan nasional seiring dengan rencana perampingan dan industrialisasi yang dilakukan pemerintah. Bagi Vale juga menjadi syarat agar Kontrak Karya (KK) bisa diperpanjang hingga Izin Usaha Pertambangan (IUP).
